in

Respon “Lunak” RI Sikapi Kebijakan Baru WhatsApp

Pemerintah Indonesia memberikan respon atas kebijakan baru Whatsapp yang diwacanakan awal Januari 2021.Sebagaimana yang bergulir, kebijakan WhatsApp itu menuai kontroversi.

Salah satu poin kebijakan WhatsApp yang menuai kontroversi adalah data pengguna yang akan dibagikan dengan Facebook. Pengguna WhatsApp juga secara tak langsung dipaksa menyetujui perubahan itu atau akun akan dihapus setelah kebijakan diberlakukan.

Keresahan pengguna WhatsApp membuat pemerintah Indonesia angkat bicara. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah bertemu dengan perwakilan WhatsApp dan Facebook Regional Asia Pasifik pada Senin (11/1/2021).

WhatsApp diharap lebih transparan tentang kebijakan privasi. Menteri Kominfo, Johnny G Plate meminta agar kebijakan privasi WhatsApp disampaikan secara lengkap, jelas, transparan, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh publik.

Utamanya informasi mengenai jenis-jenis data yang dikumpulkan, tujuan dan dasar kepentingan pemrosesan data, jaminan akuntablitas, dan mekanisme pemenuhan hak pengguna, termasuk untuk menarik persetujuan serta hak-hak lain yang dijamin oleh undang-undang yang berlaku.

Johnny G Plate mengimbau WhatsApp agar menyediakan formulir persetujuan pemrosesan data pribadi dalam Bahasa Indonesia. Ia juga menekankan agar WhatsApp melakukan pendaftaran sistem elektronik, serta menjamin pemenuhan hak pemilik data pribadi.

Selain mengimbau WhatsApp, masyarakat juga diimbau agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan membaca setiap kebijakan privasi.

Sikap pemerintah Indoneisa tersebut berbeda dengan India. Pemerintah India langsung menyurati CEO WhatsApp, Will Catchcart agar membatalkan kebijakan privasi barunya. Surat India tersebut juga berisi daftar pertanyaan terkait kebijakan baru yang dinilai diskriminatif.

Berbeda dengan India, data pengguna WhatsApp di Eropa tidak akan dibagikan ke Facebook. Eropa memiliki aturan perlindungan data pribadi, General Data Protection Regulation(GDPR) sangat ketat melindungi hak dan privasi pengguna.

Beda dengan di luar Eropa, termasuk India, Indonesia, dan Brasil, pengguna “dipaksa” menyetujui kebijakan baru, termasuk soal meneruskan data ke Facebook. Jika tidak setuju, akun terancam akan dihapus setelah kebijakan resmi diberlakukan. Hal ini juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah India

Pemerintah India sebetulnya menyayangkan pengumuman kebijakan baru WhatsApp. Mereka menilai, pembagian data pengguna dengan Facebook akan memperlebar risiko keamanan dan kerentanan data pengguna yang lebih besar.

Sikap WhatsApp itu dinilai pilih kasih antara penggunanya di Eropa dan India. Pemerintah India menuding WhatsApp tidak menghormati privasi pengguna di Negeri Anak Benua itu.

“Perlakuan yang berbeda seperti itu merugikan kepentingan pengguna di India dan akan ditinjau dengan serius oleh pemerintah,” kata seorang sumber, dilansir Times of India.

 

Article by

Haluan Logo