Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan anggaran yang cukup besar, yakni Rp476 T untuk tiga program perlindungan sosial.
Alokasi anggaran ini sebagai wujud keberpihakan pemerintah agar masyarakat miskin dan rentan bisa tetap mempertahankan daya belinya.
Dana tersebut nantinya akan disalurkan lewat beberapa program, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta (29/3/2023), melansir Antara.
Pertama, lewat Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Nilainya sebesar Rp28,7 triliun.
Kedua, penyaluran program bantuan sosial (bansos) melalui kartu sembako. Program ini diguyur Rp45,1 triliun yang akan dibagikan ke 18,8 juga KPM.
Ketiga, subsidi energi dan nonenergi kepada rumah tangga miskin dan rentan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), petani, dan transportasi publik. Anggarannya sebesar Rp290,6 triliun.
Keempat, Rp46,5 triliun lainnya dianggarkan untuk penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 96,8 juta peserta.
Kelima, pemerintah juga menyalurkan anggarannya untuk bantuan pendidikan, lewat program Indonesia Pintar. Sebanyak Rp9, 7 triliun yang disalurkan kepada 20,1 juta siswa. Ini untuk tingkat sekolah.
Sedangkan pelajar pada tingkat perguruan tinggi, juga dapat anggaran Rp12,8 triliun yang akan dikucurkan untuk 994,3 ribu mahasiswa penerima Bidikmisi atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
Lalu, dalam rangka mengendalikan inflasi serta membantu masyarakat ekonomi bawah dalam memenuhi kebutuhan gizi, pemerintah akan menambah program perlindungan sosial berupa bantuan pangan. Bantuan ini berupa 10 kg beras untuk 21,3 juta KPM, paket ayam dan telur untuk 1,4 juta KPM yang memiliki balita kurang gizi atau stunting dengan total anggaran mencapai Rp8,2 triliun.
“Kita juga terus meningkatkan konsumsi masyarakat melalui berbagai kebijakan yang dalam hal ini dapat mendukung daya beli masyarakat,” ucapnya.