Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengevaluasi rencana kenaikan tarif wisata Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Musababnya dikhawatirkan pulau itu akan dikuasai korporasi.
“Kebijakan (menaikkan tarif) itu berlebihan,” kata Dedi Mulyadi.
Ia menyampaikan polemik rencana menaikkan tarif wisata Taman Nasional Pulau Komodo menjadi Rp15 juta per paket atau Rp3,75 juta per orang akan berdampak kepada penurunan wisatawan.
“Kekhawatiran orang setelah ada kenaikan tarif, maka jumlah wisatawan menurun dan kemudian taman komodo itu menjadi taman eksklusif yang dikuasai korporasi tertentu sehingga dikhawatirkan mematikan industri pariwisata yang dikelola pengusaha kecil dan lokal,” katanya.
Dedi mempertanyakan rencana pemerintah menerapkan paket senilai Rp15 juta tersebut.
“Pemerintah harus bisa menjelaskan rincian hingga perizinan jika nantinya masyarakat tak mau menggunakan jasa wisata yang telah ditentukan,” paparnya.
Menurut dia, penerapan paket tersebut justru akan menjadikan identitas komodo sebagai wisata ‘orang kaya’ dan mematikan ekonomi lokal.
Terkait hal itu, kata dia, pihaknya mendesak agar pemerintah mengevaluasi kebijakan kenaikan tarif di Pulau Komodo.
“Kalau ternyata paket itu mengubah ‘brand’ menjadi milik orang kaya dan membuat warga sekitar kehilangan lingkup ekonomi besar. Jadi lebih baik evaluasi saja, jangan diberlakukan,” katanya.