Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa ‘kaum milenial’ susah memiliki rumah.
“Generasi muda ini kemudian akan berumah tangga, kemudian mereka membutuhkan rumah. Tapi mereka cannot afford untuk mendapatkan rumah. Mereka butuh, tapi cannot afford karena purchasing power mereka dibandingkan harga rumahnya, lebih tinggi,” ujarnya dalam acara Securitization Summit 2022 yang dikutip, Rabu (13/7).
GDP Indonesia per kapita memang masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Menurut World Bank pada tahun 2021, GDP per kapita Indonesia sebesar USD 4.292 atau sebesar Rp66.096.800 (kurs USD1 = Rp. 15.400) per tahun. Artinya rata-rata orang Indonesia selama sebulan memiliki pendapatan sebesar Rp5.508.066.
Sedangkan negara Singapura memiliki GDP per kapita sebesar USD72.794 per tahun dan Malaysia USD11.371 pada tahun 2021. Angka ini menunjukkan bagaimana sebenarnya perputaran ekonomi suatu negara bisa dikatakan bertumbuh karena masyarakatnya juga sudah sejahtera. Lalu apa yang menyebabkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam membeli rumah terbatas dan apa solusinya?
- Suku Bunga KPR Yang Dianggap Tinggi
Dikutip dari CNN Indonesia, rata-rata suku bunga KPR Indonesia per Juli 2022 sebesar 8,57%. Banyak negara maju seperti Singapura dan Jepang yang menetapkan suku bunga KPR di bawah 5%. Artinya untuk membantu masyarakat terutama generasi muda dalam memiliki hunian, pemerintah harus mengkaji ulang mengenai suku bunga acuan terutama KPR.
- Masalah Perizinan
Dikutip dari berbagai sumber, salah satu masalah kepemilikan properti di Indonesia adalah karena soal perizinan. Bukan hanya perizinan dari pemerintah ke konsumen, terkadang masalah perizinan juga terkendala antara developer dengan pemerintah. Di sini pemerintah harus serius dalam menangani masalah perizinan, karena perizinan beriringan dengan kemampuan masyarakat dalam membeli rumah.
- Pajak
Masalah lain kenapa masyarakat sulit untuk membeli rumah atau banyak terjadi kasus jual rumah BU adalah soal perpajakan. Pajak yang dimaksud adalah pajak BPHTB, PPH, dan PBB. Terkadang dana yang dipersiapkan belum termasuk pajak yang harus dibayar konsumen. Di sini peran pemerintah dalam memberikan insentif pajak. Semisal, konsumen yang membeli rumah dengan harga tertentu dapat dikenakan diskon pajak dan sebagainya.