Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah akan membuka rekrutmen calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2023, dengan kuota lebih dari 1 juta orang.
Menanggapi hal itu, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat menilai tidak ada urgensi membuka peluang penerimaan CPNS baru tahun anggaran 2023. Menurut dia dengan keterbatasan anggaran pada APBN 2023, sebaiknya pemerintah berhemat agar tidak terbebani anggaran belanja pegawai.
“Penerimaan CPNS baru 2023 bila dipaksakan, artinya kebijakan pengelolaan anggaran negara menjadi tidak konsisten, tidak pruden dan tidak efisien,” katanya dikonfirmasi, Rabu (14/6/2023).
Nur hidayat memaparkan bahwa Tahun 2020, 2021 dan 2022 belanja pegawai setiap tahunnya mengalami kenaikan berkisar antara 2%. Padahal kata dia, tidak ada penambahan CPNS baru pada tahun tersebut.
“Belanja pegawai naik sebesar 2.10% dari PDB, namun kenaikan tersebut sama seperti pada 2020, 2021 dan 2022 kenaikan kisaran (2,10-2.28%) di mana tahun tersebut tidak ada penambahan CPNS baru,”.
Data APBN 2023, di mana belanja pegawai naik menjadi Rp 442,6 triliun atau 2,10% PDB. Bersumber dari belanja untuk gaji dan tunjangan sebesar Rp 177,9 triliun; honorarium, lembur, tunjangan khusus Rp 95 triliun, dan kontribusi sosial sebesar Rp 169,7 triliun.
Ia menjelasakan pemerintah pada tahun sebelumnya tidak menganggarkan untuk membayar gaji PNS baru. Ini artinya tidak ada niat pemerintah membuka penerimaan PNS baru. Tapi kenyataannya tahun 2023 pemerintah malah membuka peluang rekrutmen lebih dari 1 juta PNS yang dipastikan akan menambah berat beban anggaran.